Teknoloko.com – Dalam konteks negara yang rawan bencana seperti Indonesia, efektivitas penanganan tak hanya diukur dari respons fisik di lapangan, tetapi juga dari kecepatan dan ketepatan komunikasi publik (09/12).
Menyadari hal ini, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memainkan peran sentral yang lebih ofensif dalam menyampaikan narasi pemerintah terkait penanganan darurat.
Anggota Komisi I DPR, Andi Rio Idris Padjalangi, menekankan bahwa di era banjir informasi, kevakuman komunikasi dari otoritas resmi justru menjadi “lahan subur” bagi disinformasi dan hoaks.
“Saat terjadi bencana, masyarakat berada dalam kondisi rentan dan haus informasi. Jika saluran resmi lambat atau pasif, ruang kosong itu akan segera diisi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berita yang dapat memicu kepanikan dan menghambat evakuasi,” ujarnya dalam sebuah diskusi kerja.
Desakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan refleksi dari kebutuhan strategis. Kemkominfo didorong untuk tidak hanya menjadi “penyampai pengumuman”, tetapi aktif menjadi respon pertama di ruang digital.
Hal ini meliputi koordinasi terintegrasi dengan BNPB, Basarnas, dan kementerian teknis lain untuk menyediakan data real-time, infografis yang mudah dipahami, hingga pelibatan influencer dan media sosial resmi untuk memperluas jangkauan.
Pada dasarnya, upaya ini bertujuan membangun trust capital (modal kepercayaan) yang krusial. Kepercayaan publik yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan terhadap instruksi keselamatan, memperlancar distribusi bantuan, dan pada akhirnya, menyelamatkan lebih banyak nyawa.
Tantangan ke depan adalah menciptakan sistem komunikasi krisis yang tidak hanya masif, tetapi juga adaptif, mampu menjangkau masyarakat di daerah terpencil dengan infrastruktur digital yang terbatas.
