Teknoloko.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah melakukan penilaian akhir terhadap sejauh mana platform gim daring Roblox mematuhi regulasi di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak di ruang digital (31/08).
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa tim pengawas sedang menyelesaikan evaluasi berbasis pemeriksaan pengawasan dan dokumen yang telah diserahkan oleh pihak Roblox.
Standar Keamanan Platform di Mata Pemerintah
Dalam pertemuan tersebut, Kemkomdigi menekankan pentingnya Roblox menerapkan standar keamanan yang ketat, termasuk pembatasan akses terhadap konten yang berisiko tinggi bagi anak-anak.
Selain itu, pemerintah mewajibkan Roblox untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia, sebuah langkah yang dianggap krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, khususnya PP Tunas dan SAMAN.
Tujuannya juga untuk jangka panjang, di mana dengan adanya kantor cabang maka pemerintah dan perusahaan bisa saling berkomunikasi dan integrasi mendalam ketika adanya kritik atau perubahan regulasi.
Ancaman Pemblokiran? Evaluasi Jadi Penentu
Meski hingga saat ini belum ada keputusan untuk memblokir Roblox, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menempuh opsi ini jika evaluasi menunjukkan ketidakpatuhan serius.
Penilaian ini diharapkan selesai dalam waktu 1–2 bulan, dan bergantung pada hasil perbaikan dari Roblox.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap potensi korban dampak negatif platform tersebut, mulai dari aspek fisik hingga mental anak-anak.
Saat ini Roblox memang sedang naik daun, digunakan oleh semua segmen umur di seluruh dunia dan tentu perlu adanya saringan konten yang dimasuki oleh anak-anak.
Ketat, Dialog Terbuka & Harapan Perbaikan
PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) dan SAMAN (Sistem Kepatuhan Moderasi Konten) menjadi kerangka hukum utama untuk perlindungan anak di ranah digital.
Melalui pertemuan dialogis dengan Roblox Asia Pacific, pemerintah berharap perbaikan sistem dapat segera dilakukan, seperti pembatasan komunikasi antar pengguna anak, penyaringan konten vulgar, dan fitur kontrol orang tua yang lebih jelas.
Komisi I DPR pun mendukung pendekatan dialogis ini, menganggap perbaikan sistem lebih konstruktif ketimbang pemblokiran langsung, dan menegaskan akan turut mengawasi proses secara keta.
