Teknoloko.com – Langkah besar akhirnya diambil dalam saga panjang ketegangan geopolitik antara TikTok dan pemerintah Amerika Serikat.
Pada 19 Desember 2025, terungkap bahwa TikTok telah menyepakati pembentukan Joint Venture bernama TikTok USDS Joint Venture LLC dengan sebuah konsorsium investor AS yang terdiri dari Oracle, Silverlake, dan badan investasi Abu Dhabi, MGX.
Kesepakatan ini, yang dijadwalkan efektif 22 Januari 2026, memberikan 45% kepemilikan dan kendali signifikan atas operasi TikTok AS kepada konsorsium tersebut, sementara ByteDance mempertahankan sekitar 20% saham.
Di permukaan, ini tampak seperti kemenangan bagi administrasi Trump, yang melalui perintah eksekutif September 2025 mendesak pemisahan TikTok dari pengaruh China.
Dengan Oracle perusahaan yang memiliki sejarah panjang dalam kontrak pemerintah AS—ditunjuk sebagai mitra keamanan utama yang bertanggung jawab atas audit keamanan data dan algoritma, pemerintah AS merasa telah mengamankan celah keamanan nasional yang mereka khawatirkan.
Namun, struktur kesepakatan ini jauh dari divestasi penuh (Outright Sale) yang banyak diantisipasi. Ini adalah kompromi yang kompleks: ByteDance tidak sepenuhnya keluar, dan kepemilikan tidak 100% di tangan entitas AS, dengan MGX dari Abu Dhabi juga terlibat.
Struktur ini memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas dan keberlanjutan model Joint Venture sebagai solusi masalah keamanan nasional digital.
Bisakah pemisahan operasional dan tata kelola data benar-benar terjamin ketika perusahaan induk asal China masih memegang kepemilikan dan kemungkinan besar, expertise teknis inti? Bagaimana dinamika keputusan akan berjalan dengan tiga pemegang saham besar dengan kepentingan yang berbeda?
Risikonya adalah terciptanya struktur tata kelola yang berat dan birokratis yang justru dapat memperlambat inovasi dan respons TikTok terhadap kebutuhan pasar AS.
Bagi TikTok secara global, kesepakatan ini menciptakan prekeden berbahaya untuk fragmentasi internet. Jika model “TikTok AS” yang diatur secara khusus berhasil, ia dapat memicu permintaan serupa dari negara-negara lain yang ingin memiliki kendali lebih besar atas data warganya dan algoritma platform asing.
Ini bisa menjadi awal dari era “splinternet” di mana platform global harus beroperasi sebagai serangkaian entitas regional yang terpisah, meningkatkan biaya operasi secara drastis dan mungkin membatasi pertukaran budaya global.
Di sisi lain, bagi ByteDance, mempertahankan sebagian kepemilikan dan kemungkinan aliran royalti teknologi adalah hasil yang jauh lebih baik daripada divestasi paksa. Mereka berhasil mempertahankan pijakan di pasar terpentingnya dengan mengorbankan kendali operasional.
Perjalanan TikTok USDS ke depan akan menjadi ujian nyata apakah model Corporate Restructuring yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dapat benar-benar menciptakan platform yang aman, kompetitif, dan tetap relevan bagi pengguna.
