Teknoloko.com – Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, para pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terlihat sibuk mengatur antrean. Bukan untuk pendaftaran nomor induk kependudukan digital atau pelatihan coding.
Tangan mereka justru penuh dengan karung-karung beras, kemasan minyak goreng, dan mi instan. Sebanyak 65 ton paket sembako disalurkan kepada ribuan warga.
Pada pandangan pertama, ini adalah sebuah paradoks yang mencolok. Mengapa kementerian yang menjadi ujung tombak lompatan Indonesia ke masa depan dengan proyek satelit SATRIA-1, Palapa Ring, dan kampanye masif “Indonesia Makin Cakap Digital” justru terjun langsung ke urusan yang sangat duniawi: membagikan bahan pokok?
Lebih Dari Sekadar Bantuan Sosial: Membaca “Teks” di Balik Sembako
Pemerintah melalui juru bicaranya, Usman Kansong, menyebut kegiatan ini sebagai wujud “perhatian dan solidaritas sosial” di tengah gejolak ekonomi global.
Namun, jika dicermati lebih dalam, ini adalah implementasi dari sebuah jargon strategis yang kerap diucapkan para pejabat hilirisasi pembangunan.
Dalam konteks Kominfo, “hilirisasi” berarti menurunkan manfaat pembangunan digital dari menara gading teknologi ke atas piring makan masyarakat.
Logikanya sederhana namun radikal: Anda tidak bisa membangun masyarakat digital (Digital Society) di atas fondasi sosial-ekonomi yang rapuh.
“Bagaimana mungkin kita meminta seorang ibu untuk aktif berpartisipasi dalam ekosistem e-commerce atau seorang bapak untuk mempelajari literasi digital guna menghindari hoaks, jika mereka masih disibukkan oleh kecemasan akan kecukupan gizi keluarga esok hari?” tanya seorang analis kebijakan yang enggan disebutkan namanya.
Bantuan sembako ini, dalam perspektif itu, adalah investasi awal pada kondisi dasar (basic needs) yang harus terpenuhi sebelum “investasi” pada kemampuan digital dapat tumbuh.
Digital Inklusif vs. Digital Elitis: Sebuah Pilihan Strategis
Aksi Kominfo di Deli Serdang ini secara tidak langsung menjawab kritik bahwa transformasi digital Indonesia berjalan secara elitis dan hanya menguntungkan segelintir orang yang sudah melek teknologi di kota-kota besar.
Ini adalah bentuk soft diplomacy atau diplomasi lunak tingkat akar rumput. Tujuannya adalah membangun Goodwill (niat baik) dan kepercayaan (Trust) dari masyarakat. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini sangat vital untuk menerima kebijakan-kebijakan digital yang mungkin disruptive, seperti migrasi layanan pemerintah sepenuhnya ke daring atau penerapan sistem data terpusat.
Antara Realpolitik dan Visi Jangka Panjang
Tentu saja, tidak bisa dimungkiri bahwa pendistribusian sembako pada momen tertentu memiliki dimensi politik-praktis. Namun, menyederhanakannya hanya sebagai bagi-bagi barang untuk popularitas adalah pandangan yang dangkal.
Aksi ini justru mengungkap sebuah pemahaman yang lebih sophisticated dari pemerintah: Transformasi bukan hanya soal teknologi, tapi terutama soal manusia. Teknologi adalah pembawa perubahan (carrier of change), namun penerimaan manusia terhadap perubahan itu sangat ditentukan oleh kondisi material dan psikologis mereka.
Dengan kata lain, sebelum membangun infrastruktur digital (fiber optic, data center), negara merasa perlu memperkuat dulu infrastruktur sosial (rasa aman, kecukupan, dan keterhubungan emosional dengan negara). 65 ton sembako di Deli Serdang itu adalah beton dan baja untuk infrastruktur sosial tersebut.
