Teknoloko.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyampaikan sebuah refleksi yang jujur dan langka dari seorang pejabat tinggi.
Pernyataannya yang terdengar sederhana, sebenarnya adalah kritik internal yang tajam terhadap cara pemerintah selama ini “menjual” program-programnya yang ambisius kepada rakyat.
Di era di mana pemerintah gencar mendorong transformasi digital, kecerdasan artifisial (AI), dan ekonomi digital, muncul jurang pemahaman yang semakin lebar antara narasi teknokratis di ruang rapat dan realitas harian 270 juta penduduk Indonesia.
Kegagalan komunikasi kebijakan, menurut analisis para ahli yang hadir dalam diskusi yang digelar Universitas Pertahanan itu, berakar pada beberapa hal:
- Bahasa “Satelit”:Banyak dokumen kebijakan ditulis dalam bahasa birokrasi yang kompleks dan dipenuhi jargon teknis seperti “interoperabilitas”, “fintech lending”, atau “digital talent gap”. Bahasa ini tidak diterjemahkan ke dalam cerita yang relevan dengan petani di Garut, nelayan di Makassar, atau pedagang kecil di Pasar Senen.
- Pendekatan Satu Arah (One-Way Street):Komunikasi sering berhenti pada tahap pengumuman (announcement), bukan dialog. Presiden mengeluarkan perintah, kementerian membuat regulasi, lalu mengharapkan implementasi yang mulus tanpa membangun pemahaman dan kepemilikan (ownership) dari tingkat bawah.
- Tidak Menyentuh “Pain Point”:Kebijakan literasi digital, misalnya, bisa saja hanya disampaikan sebagai “pelatihan membuat konten”. Padahal, bagi ibu-ibu PKK, “pain point”-nya mungkin adalah takut tertipu saat belanja online atau khawatir anaknya kecanduan gim. Komunikasi yang efektif harus menjawab ketakutan konkret ini.
Nezar Patria mencontohkan pendekatan yang berbeda. “Jika kita akan menerapkan sistem AI di bidang pertanian, jangan hanya menjelaskan soal algoritme. Ceritakan bagaimana AI bisa membantu pak tani mengetahui waktu tanam yang tepat, harga pasar, sehingga hasil paniannya meningkat dan keluarganya sejahtera,” ujarnya.
Ini adalah inti dari komunikasi yang persuasive mengubah kebijakan dari sebuah konsep abstrak menjadi sebuah narasi harapan dan solusi.
Tantangan terberat saat ini adalah erosi kepercayaan publik (trust deficit). Di tengah banjir misinformasi dan disinformasi di media sosial, suara pemerintah sering tenggelam atau dianggap tidak kredibel. Komunikasi yang buruk hanya akan memperdalam krisis kepercayaan ini.
Pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Penerimaan manusialah yang menjadi penentu. Dan penerimaan itu tidak bisa dipaksa dengan regulasi; ia harus diraih dengan komunikasi yang tulus, jelas, dan membumi. Era ketika pemerintah bisa hanya memerintah dan mengharapkan kepatuhan sudah berakhir. Sekarang adalah era untuk berunding, meyakinkan, dan membangun narasi bersama.
